Iconomics – Desember 2024 dijadwalkan sebagai saat pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar (Munas). Beberapa nama besar, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, telah disebut-sebut sebagai calon potensial untuk memimpin partai berlambang pohon beringin ini.
Kontroversi pun muncul, khususnya di internal partai Golkar. Meskipun banyak yang mendukung, tidak sedikit juga yang menolak ide bergabungnya Jokowi dan Gibran ke dalam partai. Salah satu yang menolak secara halus adalah Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang mengingatkan bahwa Golkar memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengatur syarat sebagai ketua umum.
Dalam konteks ini, nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto juga mulai mencuat. Ketua Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI) Jakarta Utara, Rouli Rajagukguk, berpendapat bahwa Tommy lebih layak menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Menurutnya, Tommy tidak haus kekuasaan dan lebih fokus pada bisnisnya selama 20 tahun terakhir. Selain itu, ia juga menyoroti sejarah dan kontribusi Tommy’s Soeharto terhadap Partai Golkar.
“Jika Tommy maju, tentu banyak kader yang berharap akan mengembalikan marwah dan kejayaan Partai Golkar. Momentumnya sangat tepat, paska Pemilu 2024,” jelas Rouli.
Namun, sejumlah catatan muncul terkait peluang Tommy Soeharto untuk maju sebagai kandidat Ketum. Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Gde Pantja Astawa, mengingatkan bahwa status Tommy sebagai kader aktif Golkar harus diklarifikasi terlebih dahulu.
“Kalau misalnya Mas Tommy mampu mempengaruhi kader-kader Golkar, dia dimunculkan dan kemudian di Munas itu diubah AD ART, bisa jadi beliau bisa ikut maju bertarung. Tetapi ini urusannya, bagaimana pendekatan Mas Tomy,” jelas Prof Gde Pantja.
Pantja juga menyinggung beban sejarah yang melekat pada Tommy Soeharto, mengingat kiprah ayahnya selama memimpin Orde Baru. Namun, dia optimis bahwa Tommy bisa menjadi “rising star” jika mampu menjawab beban sejarah tersebut.
“Mengapa tidak? Karena kekurangan masa lalu tidak mewarisi ke anak. Ambil kelebihan bapaknya, tetapi kekurangannya jangan,” kata Pantja.
Sejalan dengan pendapat Pantja, praktisi hukum dan pengamat politik sosial budaya, Agus Widjajanto, menyatakan bahwa Golkar harus dipimpin oleh keluarga cendana, salah satunya putra mantan Presiden Soeharto, mengingat kaitan historis yang panjang dan basis massa yang kuat di akar rumput.
Kesimpulan
Dengan kontroversi dan pilihan yang beragam, Munas Golkar Desember 2024 menjadi momen penting bagi partai ini. Tidak hanya menentukan arah kepemimpinan, tetapi juga menentukan wajah baru Partai Golkar ke depannya. Keputusan ini tentunya akan mempengaruhi dinamika politik nasional, mengingat Golkar adalah salah satu partai politik tertua dan memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia.
Narasumber:
- Rouli Rajagukguk, Ketua Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI) Jakarta Utara
- Prof. Gde Pantja Astawa, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- Agus Widjajanto, Praktisi hukum dan pengamat politik sosial budaya
