Oleh: Agus Widjajanto
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 telah menjadi topik hangat di Indonesia. Hasil rekapitulasi penghitungan suara menunjukkan kemenangan besar bagi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan 58,59% suara. Namun, hasil tersebut tidak diterima dengan baik oleh pasangan yang kalah, yaitu Ganjar Pranowo – Mahfud MD dan Anis Baswedan – Muhaimin Iskandar, yang kemudian mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PH PU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tujuan Berita
Menyoroti Proses Hukum: Menginformasikan kepada masyarakat mengenai proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.
Menganalisis Argumentasi Hukum: Mengkaji argumen yang diajukan oleh kedua pihak dalam gugatan PH PU dan mempertanyakan kelayakannya.
Mengkritisi Tindakan Pasangan yang Kalah: Membahas sikap dan tindakan dari pasangan yang kalah dalam mengajukan gugatan PH PU.
Narasumber
- Charles Sambuaga – Ahli Tata Negara
- Pendapat: Mengenai kewenangan MK dalam perselisihan hasil pemilihan umum dan interpretasi frasa “Untuk menyelamatkan Demokrasi Konstitusional Indonesia.”
- Prof Dr Mahfud MD
- Pendapat: Pernyataan terkait tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum dan pandangan mengenai netralitas KPU.
Analisis Berita
Artikel ini mengkritisi gugatan PH PU yang diajukan oleh pasangan yang kalah dalam Pilpres 2024. Agus Widjajanto, sebagai pemerhati sosial politik, menyoroti beberapa poin krusial:
Biaya Pemilu Ulang: Agus menekankan biaya yang sangat besar yang akan dibutuhkan untuk mengadakan pemungutan suara ulang sebesar Rp71,3 triliun.
Kecurangan TSM: Dia mempertanyakan apakah telah terbukti adanya kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pemilu.
Psikologi Pemilih: Agus mencermati bagaimana situasi psikologis dari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dan dampaknya terhadap suara “silent majority”.
Preseden Buruk: Dia menyoroti risiko terciptanya preseden buruk bagi demokrasi jika MK membatalkan hasil rekapitulasi perolehan suara.
Pelecehan Terhadap Partisipasi Rakyat: Kritik terhadap potensi pelecehan terhadap partisipasi rakyat dengan mengaitkannya dengan bansos.
Karakteristik Budaya Politik Indonesia: Mengutip sejarah dan karakteristik budaya politik Indonesia yang mungkin mendukung kejadian seperti ini.
Kesimpulan
Artikel ini menekankan pentingnya akal sehat dan watak kenegarawanan dari para hakim di MK dalam memutuskan sengketa Pilpres ini. Agus berharap MK dapat memutus sengketa ini secara impartial, obyektif, holistik, dan adil secara hukum, demi kestabilan dan kelangsungan demokrasi konstitusional Indonesia.
Dengan demikian, perdebatan ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga mengenai integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
